Cuti di Luar Tanggungan Negara

Jul 26

Cuti di Luar Tanggungan Negara

Dasar Hukum :

  1. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ttg Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Peraturan Ka. BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil

Cuti di Luar Tanggungan Negara (Perka BKN No. 24 th 2017) :

Ketentuan Pemberian Izin Cuti di luar Tanggungan Negara adalah sebagai berikut :

  1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan negara;
  2. Alasan pribadi dan mendesak antara lain sebagai berikut:
    • Mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri, dengan melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang;
    • Mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri, dengan melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/pengangkatan dalam jabatan;
    • Menjalani program untuk mendapatkan keturunan, dengan melampirkan surat keterangan dokter spesialis;
    • Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, dengan melampirkan surat keterangan dokter spesialis;
    • Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus, dengan melampirkan surat keterangan dokter spesialis; dan/atau
    • Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur, dengan melampirkan surat keterangan dokter.
  1. Cuti di luar Tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
  2. Jangka waktu Cuti di luar Tanggungan Negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya;
  3. Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya, dan Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi;
  4. PPK tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara;
  5. Permohonan cuti di luar tanggungan negara dapat ditolak;
  6. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
  7. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya, dengan batas waktu laporan paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
  8. Dalam hal PNS yang melaporkan diri , tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain;
  9. PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
  10. PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. PNS yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
  12. PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS, dapat mengajukan cuti tahunan apabila telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak diaktifkan kembali sebagai PNS.

Dokumen Kelengkapan Usulan :

  1. Pengajuan permohonan dari pemohon secara tertulis kepada kepala OPD dengan catatan pertimbangan atasan langsung
  2. Pengantar dari Kepala OPD
  3. Fotocopy SK CPNS, PNS , Jabatan bagi yang menduduki jabatan dan Pangkat terakhir (dilegalisir)
  4. Daftar Riwayat Hidup
  5. Daftar Riwayat Pekerjaan
  6. Ijin dari pejabat berwenang (Bupati)
  7. Ijin/persetujuan dari BKN
  8. Melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang apabila mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
  9. Melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/pengangkatan dalam jabatan apabila mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
  10. Melampirkan surat keterangan dokter spesialis apabila untuk menjalani program untuk mendapatkan keturunan, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus;
  11. Melampirkan surat keterangan dokter apabila mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur;

 

-- DOWNLOAD FORMAT PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA PNS --

Read 7808 times