Wonosobo, BKD. Sebanyak 112 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan pada Jum’at (29/8) di Pendopo Bupati Wonosobo. Prosesi pelantikan disaksikan jajaran Forkopimda, pejabat struktural, serta tamu undangan. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017, serta Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 25 Agustus 2025. Dari total pejabat yang dilantik, sebanyak 60 orang menempati jabatan baru melalui promosi dan 52 orang melalui rotasi jabatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi serta penataan birokrasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat. Penekanan Integritas ASN Dalam momentum pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menekankan bahwa pengangkatan pejabat manajerial bukan sekadar penempatan jabatan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. ASN diharapkan senantiasa meningkatkan kompetensi, integritas, dan kapasitas diri untuk mewujudkan birokrasi yang melayani. Nilai dasar ASN berAKHLAK – berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif – menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas. Dengan semangat tersebut, ASN Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu bersama-sama mendorong terwujudnya Wonosobo yang berdaya saing, maju, dan sejahtera.

Wonosobo, BKD. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo resmi menggelar Kick Off Sistem Manajemen ASN Berintegritas Online Wonosobo (MASBROW) pada Kamis (28/8) di Aula BKD. Acara ini menjadi momentum penting percepatan pelayanan kepegawaian berbasis digital bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Wonosobo. Kegiatan Kick Off dihadiri 47 peserta perwakilan OPD, dengan dua narasumber utama: Mustofa Ilyas (Modul Pensiun) dan Puji Slamet Santoso, S.Sos. (Modul Satyalancana Karya Satya). Dalam sambutannya, Kepala BKD menegaskan bahwa MASBROW bukan hanya sekadar aplikasi layanan, tetapi merupakan platform yang akan terus dikembangkan. “Hari ini kita mulai dengan modul Satyalancana Karya Satya dan Pensiun. Ke depan, akan ada tambahan layanan baru yang secara bertahap diluncurkan untuk melengkapi kebutuhan ASN. MASBROW akan terus diperbarui agar pelayanan lebih cepat, tepat, dan berintegritas,” ujarnya. Layanan Perdana: SLKS & Pensiun Pada tahap awal, MASBROW menghadirkan dua layanan prioritas, yakni Satyalancana Karya Satya (SLKS) dan Pensiun. Kedua modul ini dipilih karena berkaitan langsung dengan penghargaan atas dedikasi ASN serta jaminan kepastian hak ASN menjelang purna tugas. Dengan sistem daring, proses pengajuan kini dapat dilakukan lebih ringkas, paperless, dan transparan. Narasumber menekankan bahwa digitalisasi ini akan mengurangi hambatan birokrasi serta mempercepat proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu lama. Menuju ASN Digital Berintegritas MASBROW diharapkan menjadi fondasi transformasi digital pelayanan kepegawaian di Kabupaten Wonosobo. Seiring berjalannya waktu, BKD menargetkan seluruh layanan ASN akan terintegrasi dalam aplikasi ini. Dengan adanya Kick Off MASBROW, BKD Wonosobo meneguhkan komitmennya untuk menghadirkan layanan kepegawaian yang mudah, cepat, transparan, dan berintegritas. “SIMPEG Terupdate, Kinerja Terakselerasi.”

Wonosobo – Kebutuhan akan sistem presensi yang cepat, akurat, dan efisien bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menghadirkan aplikasi Kerjoo, sebuah sistem presensi mobile berbasis lokasi yang memudahkan pegawai melakukan presensi kapan saja dan di mana saja. Aplikasi Kerjoo merupakan pengembangan dari aplikasi presensi versi lama, dengan berbagai pembaruan dan fitur tambahan untuk mendukung tata kelola kehadiran yang lebih tertib, transparan, dan dapat dipantau secara real time, baik oleh masing-masing ASN, pimpinan, maupun bagian administrasi kepegawaian. Dengan layanan presensi berbasis GPS, sistem ini tidak hanya mencatat jam masuk dan pulang, tetapi juga memastikan presensi dilakukan sesuai lokasi yang telah ditentukan instansi. Fitur utama aplikasi Kerjoo meliputi: Presensi WFO – Presensi kehadiran di kantor. Presensi Apel – Presensi khusus saat pelaksanaan apel atau kegiatan seremonial. Presensi DL (Dinas Luar) – Presensi bagi pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor. Selain fitur presensi, Kerjoo juga menyediakan berbagai menu layanan yang memudahkan pegawai dalam pengelolaan kehadiran dan kinerja, antara lain: Sinkronisasi – Memastikan data presensi terbaru tersimpan dan terkirim dengan baik ke server. Rekap Presensi – Menampilkan ringkasan data kehadiran pegawai. E-Kinerja – Menu pencatatan dan pelaporan kinerja pegawai. Kinerja Tertinggi – Menampilkan pencapaian kinerja tertinggi. Cuti – Pengajuan izin cuti secara online. Libur dan Cuti Bersama – Informasi terkait jadwal libur resmi dan cuti bersama. Agenda – Menampilkan jadwal kegiatan instansi. Lapor Bupati – Sarana informasi pelaporan kepada Bupati. Berita – Update informasi terbaru terkait instansi atau pemerintahan. CCTV – Akses monitoring kamera pengawas terintegrasi. Data Simpeg – Akses data kepegawaian terhubung dengan sistem informasi pegawai. Menu tambahan di bawah aplikasi mencakup Beranda, Gaji, Offline (mode presensi tanpa jaringan), Profil, dan Pengaturan. Dengan fitur lengkap tersebut, aplikasi Kerjoo bukan hanya alat pencatat kehadiran, tetapi juga menjadi sarana integrasi informasi kepegawaian, manajemen kinerja, dan komunikasi internal instansi. BKD Kabupaten Wonosobo dan Diskominfo Kabupaten Wonosobo terus berkomitmen untuk mengembangkan aplikasi Kerjoo agar tetap relevan dan mendukung kebutuhan instansi ke depannya. Unduh Aplikasi Kerjoo di Play Store: Klik di sini Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi Kerjoo: Klik di sini

Wonosobo, BKD. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo menerima kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Selasa, 12 Agustus 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula BKD Kabupaten Wonosobo mulai pukul 09.00 WIB ini bertujuan untuk memperluas wawasan peserta mengenai strategi pelayanan publik melalui kunjungan ke dua instansi lokus, yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, serta Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Fokus pembelajaran diarahkan pada pendekatan problem solving dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di daerah. Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, serta surat permohonan dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Rombongan peserta berjumlah 40 orang dipimpin langsung oleh Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd., didampingi oleh tim pendamping dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan BKD Kabupaten Wonosobo. Melalui studi lapangan ini, peserta diharapkan mampu menganalisis inovasi dan strategi manajemen yang diterapkan oleh kedua instansi lokus, mengidentifikasi akar masalah dalam pelayanan publik, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan pengawas. Materi yang disampaikan mencakup profil singkat Kabupaten Wonosobo, inovasi unggulan di bidang perumahan, permukiman, perhubungan, serta tata kelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah. Dengan demikian, peserta mendapatkan gambaran komprehensif terkait praktik kepemimpinan dan pengelolaan pelayanan publik. Sebagai capaian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan lesson learn yang konkret dan aplikatif untuk diaplikasikan di lingkungan kerja peserta. Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperoleh diharapkan mendorong lahirnya ide-ide baru, metode pengawasan yang inovatif, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan bekal ini, para peserta diharapkan mampu berkontribusi lebih optimal dalam menciptakan pelayanan yang responsif, transparan, dan berdaya saing tinggi di wilayah masing-masing.

Wonosobo, BKD. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo menerima kunjungan Studi Lapangan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan X BKPSDM Kabupaten Cilacap pada Senin, 11 Agustus 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula BKD Kabupaten Wonosobo mulai pukul 09.00 WIB dengan tujuan utama mempelajari praktik terbaik dalam pelayanan publik yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Lokus pembelajaran meliputi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan, yang dikenal memiliki inovasi dan kinerja unggul di bidangnya. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, serta surat permohonan fasilitasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Rombongan peserta yang berjumlah 30 orang dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Drs. Sadmoko Danardono, M.Si., dengan didampingi pendamping dari BKPSDM Kabupaten Cilacap dan BKD Kabupaten Wonosobo. Melalui studi lapangan ini, peserta diharapkan dapat memperoleh wawasan mendalam terkait inovasi pelayanan publik, memahami tantangan kepemimpinan di sektor pemerintahan, serta mempelajari strategi peningkatan kinerja organisasi. Materi yang disampaikan mencakup profil singkat Kabupaten Wonosobo, paparan inovasi unggulan di dua dinas yang menjadi lokus kegiatan, serta pengalaman lapangan yang dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan di lingkungan kerja masing-masing peserta. Sebagai capaian, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku peserta dalam menjalankan peran kepengawasan. Dengan bekal ide-ide baru, pendekatan strategis, dan pemanfaatan teknologi yang relevan, para peserta diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cilacap, serta memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah demi pelayanan yang lebih efektif dan inovatif.

Wonosobo, BKD. Berdasarkan Pengumuman nomor: 800.1.4.1/0839/2025 tanggal 7 Juli 2025, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonosobo akan melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan Izin Belajar untuk program pendidikan D IV, S1, S2, dan S3 pada tahun 2025. Uji ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan peserta dalam mengikuti program pendidikan lanjutan sesuai dengan jenjang pendidikan yang diajukan. Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan akan dimulai dengan pembuatan makalah tulis tangan dan penyusunan presentasi PowerPoint (PPT) yang harus diselesaikan oleh peserta pada periode 8 Juli hingga 1 Agustus 2025. Kegiatan ini dilakukan di instansi atau unit kerja masing-masing peserta, dengan waktu penyelesaian dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Sebanyak 17 orang peserta diharapkan dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, pada tanggal 6 hingga 7 Agustus 2025, peserta akan mengikuti sesi presentasi dan wawancara di BKD Wonosobo. Kegiatan ini merupakan tahap penting dalam menilai kemampuan peserta untuk mempresentasikan hasil karya mereka serta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panel penguji. Peserta yang berjumlah 17 orang akan diwajibkan untuk mengikuti prosedur ini secara lengkap, sebagaimana tercantum dalam Pengumuman nomor 800.1.4.1/0839/2025. Pada tahap terakhir, akan dilaksanakan tes tertulis online pada hari Jumat, 8 Agustus 2025. Tes ini akan dilaksanakan di instansi atau unit kerja masing-masing peserta, dengan waktu ujian dimulai pukul 09.00 WIB hingga 10.00 WIB. Sebanyak 36 orang peserta diharapkan mengikuti ujian ini secara online dengan baik dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.