Jam Pelayanan: Senin - Kamis (07:30- 16:00 WIB) Jum'at (07:30 - 11:00 WIB)

Menu
6a8bcc0b2261f_Gelar Uji Kepatutan Tugas Belajar Mandiri,  BKD Kabupaten Wonosobo Pastikan  Peningkatan Kompetensi ASN Tepat Sasaran.jpg
21 Aug 2026
Gelar Uji Kepatutan Tugas Belajar Mandiri, BKD Kabupaten Wonosobo Pastikan Peningkatan Kompetensi ASN Tepat Sasaran
WONOSOBO - 21 Agustus 2026 WONOSOBO, BKD - Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus mematangkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan jenjang pendidikannya. Meski demikian, semangat ASN yang ingin kuliah dengan biaya sendiri tetap harus melalui filter yang ketat demi menjaga kinerja birokrasi di lingkungan pemerintah daerah tetap stabil dan profesional. Hal ini ditegaskan dalam pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan izin Tugas Belajar Biaya Mandiri. Tercatat pada Triwulan III Tahun 2026 ini, sebanyak 50 orang peserta mengikuti seleksi yang berasal dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, RSUD KRT Setjonegoro, serta Kecamatan Wonosobo. Kegiatan UKK ini telah dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Agustus 2026 bertempat di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo. Langkah seleksi ini menjadi instrumen penting bagi BKD Kabupaten Wonosobo untuk menyaring agar arah studi pegawai secara linier mendukung kebutuhan strategis organisasi. Pentingnya Regulasi dan Linieritas Studi Pegawai Kepala BKD Kabupaten Wonosobo menjelaskan bahwa aturan main ini merujuk langsung pada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan transformasi pengembangan kompetensi pegawai berbasis meritokrasi dan kinerja. Selain itu, aspek teknis operasional pelaksanaannya wajib mematuhi ketentuan di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 14 Tahun 2022 serta Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Tugas Belajar, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. KOMITMEN & TANGGUNG JAWAB ASN "Walaupun rekan-rekan ASN menggunakan biaya pribadi, status mereka sebagai pelayan publik tidak lepas. Negara tetap memberikan hak gaji pokok dan beberapa tunjangan yang melekat, sehingga program studi yang diambil wajib linier serta memberikan dampak inovasi konkret bagi unit kerjanya masing-masing," ujar Kepala BKD di sela-sela memantau tahapan wawancara. Dalam tahapan UKK ini, para peserta ditantang untuk memaparkan makalah inovasi kerja serta rencana manajemen waktu perkuliahan. Mayoritas ASN yang mengambil skema mandiri ini tetap menjalankan tugas jabatan sehari-hari tanpa dibebastugaskan dari kedinasan. Oleh karena itu, tim penguji mengulas secara mendalam aspek kesiapan mental, kesehatan finansial, hingga komitmen kepatuhan disiplin agar kualitas pelayanan masyarakat tidak terbengkalai. Melalui seleksi yang ketat dan akuntabel ini, BKD Kabupaten Wonosobo berharap dapat meruntuhkan stigma ASN asal "membeli gelar" tanpa adanya kualitas akademik yang jelas. Hasil akhir dari uji kelayakan ini diproyeksikan mampu melahirkan jajaran birokrat berpendidikan tinggi yang inovatif, solutif, serta siap membawa birokrasi Kabupaten Wonosobo naik kelas. .berita-pemkab{ font-family:'Segoe UI',-apple-system,BlinkMacSystemFont,Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif; line-height:1.9; color:#334155; width: 100%; box-sizing: border-box; margin:0 auto; padding:20px; background:#fff; } .berita-pemkab .meta{ font-size:14px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px; color:#64748b; font-weight:600; margin-bottom:25px; display:flex; align-items:center; } .berita-pemkab .meta:before{ content:""; width:8px; height:8px; background:#0284c7; border-radius:50%; margin-right:10px; } .berita-pemkab h2{ font-size:28px; color:#0f172a; margin-bottom:20px; line-height:1.4; position:relative; padding-bottom:12px; } .berita-pemkab h2:after{ content:""; position:absolute; left:0; bottom:0; width:60px; height:4px; background:linear-gradient(90deg,#0284c7,#38bdf8); border-radius:3px; } .berita-pemkab p{ text-align:justify; margin-bottom:22px; font-size:16px; color:#334155; } .berita-pemkab p strong{ color:#0f172a; } .berita-pemkab .highlight{ background:linear-gradient(135deg,#f8fafc,#eef6fb); border-left:5px solid #0284c7; padding:25px; border-radius:12px; margin:35px 0; box-shadow:0 4px 15px rgba(0,0,0,.05); } .berita-pemkab .highlight-title{ font-size:14px; text-transform:uppercase; color:#0284c7; font-weight:700; letter-spacing:1px; margin-bottom:10px; } .berita-pemkab img{ width:100%; border-radius:12px; margin:25px 0; box-shadow:0 5px 20px rgba(0,0,0,.08); }
6a7d82da97b54_BKD Wonosobo Perkuat Penerapan  Manajemen Kinerja ASN  melalui Pembinaan dan Tindak Lanjut Evaluasi (1).jpg
13 Aug 2026
BKD Wonosobo Perkuat Penerapan Manajemen Kinerja ASN melalui Pembinaan dan Tindak Lanjut Evaluasi
WONOSOBO - 13 Agustus 2026 WONOSOBO, BKD - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo terus memperkuat penerapan manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang terukur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Penerapan Manajemen Kinerja yang dilaksanakan di Korwil se-Kabupaten Wonosobo (12/8/2026) dan di Aula Badan Kepegawaian Daerah pada (13/8/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil pengolahan data penilaian kinerja ASN pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masih ditemukan ASN yang belum menjalankan proses penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BKD Kabupaten Wonosobo kemudian melakukan pembinaan dengan melibatkan ASN yang bersangkutan bersama dengan atasan langsung. Pentingnya Evaluasi dan Pengelolaan Kinerja Pegawai Penerapan manajemen kinerja merupakan bagian penting dalam memastikan setiap ASN memiliki sasaran kerja yang jelas sekaligus melaksanakan tugas sesuai target dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, pengelolaan kinerja mencakup empat tahapan utama, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN Kepatuhan terhadap proses tersebut menjadi sangat penting karena penilaian kinerja tidak hanya menggambarkan capaian kerja ASN, tetapi juga menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kepegawaian. Salah satunya, hasil penilaian kinerja digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perpanjangan kontrak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Melalui pembinaan ini, BKD Kabupaten Wonosobo tidak semata-mata menempatkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan kinerja sebagai persoalan administratif, tetapi mendorong adanya perbaikan proses, pemahaman, dan tanggung jawab bersama antara ASN dan atasan langsung. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya manajemen kinerja yang lebih tertib dan konsisten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen membangun ASN yang tidak hanya memenuhi target kerja, tetapi juga memiliki akuntabilitas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, manajemen kinerja diharapkan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif melainkan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik. .berita-pemkab{ font-family:'Segoe UI',-apple-system,BlinkMacSystemFont,Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif; line-height:1.9; color:#334155; width: 100%; box-sizing: border-box; margin:0 auto; padding:20px; background:#fff; } .berita-pemkab .meta{ font-size:14px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px; color:#64748b; font-weight:600; margin-bottom:25px; display:flex; align-items:center; } .berita-pemkab .meta:before{ content:""; width:8px; height:8px; background:#0284c7; border-radius:50%; margin-right:10px; } .berita-pemkab h2{ font-size:28px; color:#0f172a; margin-bottom:20px; line-height:1.4; position:relative; padding-bottom:12px; } .berita-pemkab h2:after{ content:""; position:absolute; left:0; bottom:0; width:60px; height:4px; background:linear-gradient(90deg,#0284c7,#38bdf8); border-radius:3px; } .berita-pemkab p{ text-align:justify; margin-bottom:22px; font-size:16px; color:#334155; } .berita-pemkab p strong{ color:#0f172a; } .berita-pemkab .highlight{ background:linear-gradient(135deg,#f8fafc,#eef6fb); border-left:5px solid #0284c7; padding:25px; border-radius:12px; margin:35px 0; box-shadow:0 4px 15px rgba(0,0,0,.05); } .berita-pemkab .highlight-title{ font-size:14px; text-transform:uppercase; color:#0284c7; font-weight:700; letter-spacing:1px; margin-bottom:10px; } .berita-pemkab img{ width:100%; border-radius:12px; margin:25px 0; box-shadow:0 5px 20px rgba(0,0,0,.08); }
6a7c2e5f24324_profilling asn 2026.png
12 Aug 2026
Dukung Sistem Merit, BKD Wonosobo Gelar Sosialisasi Profilling bagi 380 ASN di Tahun 2026
WONOSOBO - 12 Agustus 2026 WONOSOBO, BKD - Dalam rangka mendukung penguatan Sistem Merit dan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo sukses menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Profilling ASN pada Rabu (12/8/2026). Kegiatan yang dilangsungkan melalui platform Zoom Meeting ini diikuti oleh 380 peserta sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun pengelolaan kepegawaian yang objektif, profesional, dan berbasis data. Langkah strategis ini diambil untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan kepegawaian di masa lalu. Sebelumnya, pengambilan keputusan terkait ASN seringkali belum sepenuhnya didukung oleh kelengkapan data, sehingga rentan dipengaruhi oleh asumsi dan pertimbangan yang subjektif. Selain itu, kondisi data ASN yang belum berstandar nasional dan kurang terintegrasi secara optimal kerap menimbulkan kesenjangan talenta serta menyulitkan pemerintah dalam memobilisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang strategis. Menuju Pengelolaan ASN Berbasis Data (Data-Driven) Sejalan dengan Surat Edaran (SE) BKN Nomor 6 Tahun 2026, arah pengelolaan ASN kini difokuskan pada proses pengambilan keputusan yang terukur, data-driven, dan murni berbasis merit. Melalui tahapan profilling ini, Pemkab Wonosobo diharapkan mampu memotret gambaran yang lebih akurat mengenai karakteristik, potensi, dan kompetensi masing-masing pegawai. INTEGRASI DATA SINGLE SOURCE OF TRUTH Data profilling ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi ASN (SIASN) sebagai Single Source of Truth (sumber data tunggal). Ketersediaan informasi yang akurat menjadi fondasi utama pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan karier, pemetaan talenta, hingga penempatan pegawai. "Melalui pengelolaan yang tepat sasaran, birokrasi diharapkan mampu menempatkan 'the right man on the right track' untuk memastikan kapasitas yang memadai guna mengeksekusi program-program prioritas pemerintah, termasuk program Asta Cita dan RPJMD." Ke depannya, BKD Wonosobo mengajak seluruh pegawai untuk terus bersinergi. Bersama kita wujudkan ASN yang profesional, kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan kinerja terbaik demi Wonosobo yang semakin maju. .berita-pemkab{ font-family:'Segoe UI',-apple-system,BlinkMacSystemFont,Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif; line-height:1.9; color:#334155; width: 100%; box-sizing: border-box; margin:0 auto; padding:20px; background:#fff; } .berita-pemkab .meta{ font-size:14px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px; color:#64748b; font-weight:600; margin-bottom:25px; display:flex; align-items:center; } .berita-pemkab .meta:before{ content:""; width:8px; height:8px; background:#0284c7; border-radius:50%; margin-right:10px; } .berita-pemkab h2{ font-size:28px; color:#0f172a; margin-bottom:20px; line-height:1.4; position:relative; padding-bottom:12px; } .berita-pemkab h2:after{ content:""; position:absolute; left:0; bottom:0; width:60px; height:4px; background:linear-gradient(90deg,#0284c7,#38bdf8); border-radius:3px; } .berita-pemkab p{ text-align:justify; margin-bottom:22px; font-size:16px; color:#334155; } .berita-pemkab p strong{ color:#0f172a; } .berita-pemkab .highlight{ background:linear-gradient(135deg,#f8fafc,#eef6fb); border-left:5px solid #0284c7; padding:25px; border-radius:12px; margin:35px 0; box-shadow:0 4px 15px rgba(0,0,0,.05); } .berita-pemkab .highlight-title{ font-size:14px; text-transform:uppercase; color:#0284c7; font-weight:700; letter-spacing:1px; margin-bottom:10px; } .berita-pemkab blockquote{ margin:40px 0; background:#f0fdf4; border-left:5px solid #22c55e; padding:25px 30px; border-radius:0 12px 12px 0; color:#166534; font-style:italic; font-size:18px; position:relative; } .berita-pemkab blockquote:before{ content:"“"; position:absolute; font-size:70px; left:12px; top:-15px; color:rgba(34,197,94,.15); } .berita-pemkab img{ width:100%; border-radius:12px; margin:25px 0; box-shadow:0 5px 20px rgba(0,0,0,.08); }
6a79a185a278f_KUNJUNGAN STUDI TIRU KOMISI I DPRD  KOTA SURAKARTA KE BKD WONOSOBO.png
10 Aug 2026
KUNJUNGAN STUDI TIRU KOMISI I DPRD KOTA SURAKARTA KE BKD WONOSOBO
WONOSOBO - 10 Agustus 2026 WONOSOBO, BKD. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo menerima kunjungan studi tiru dari Komisi I DPRD Kota Surakarta. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka sharing information terkait strategi penataan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah keterbatasan ruang fiskal serta pembatasan belanja pegawai sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam diskusi tersebut, Kepala BKD Kabupaten Wonosobo hadir secara langsung didampingi oleh Sekretaris BKD, Kepala Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Kepegawaian, serta Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Karir. Turut hadir pula perwakilan dari BPPKAD Kabupaten Wonosobo dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan SDM Dalam sambutannya, Kepala BKD Kabupaten Wonosobo memaparkan tugas pokok dan fungsi BKD, khususnya dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-8 Kabupaten Wonosobo, yaitu "Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya sebagai pengemban ampera (amanat penderitaan rakyat)". Guna mewujudkan misi tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang akuntabel, kompeten, dan adaptif. Mengingat belum terpenuhinya kebutuhan SDM di seluruh jabatan pada perangkat daerah, diperlukan strategi khusus agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. STRATEGI REDISTRIBUSI PEGAWAI Diperlukan strategi redistribusi pegawai yang presisi dan tepat sasaran melalui pemetaan berbasis skala prioritas, sehingga di tengah keterbatasan anggaran, tujuan organisasi tetap dapat tercapai secara optimal. Sinergi dan Praktik Baik (Best Practices) Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan saling bertukar pengalaman terkait implementasi penataan pegawai di masing-masing instansi. Pembahasan berlangsung mendalam dan aplikatif, mencakup perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai di tengah kebijakan pembatasan belanja. "Fokus pembahasan mencakup mulai dari perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai hingga mekanisme mutasi, promosi, dan rotasi yang presisi demi terwujudnya organisasi pemerintahan yang lincah dan adaptif." Melalui kegiatan studi tiru ini, diharapkan kedua belah pihak dapat mempererat sinergi kerja sama antar daerah, serta dapat mengadopsi berbagai praktik baik (best practices) dalam pengelolaan tata kelola kepegawaian yang lebih efisien dan adaptif ke depannya. .berita-pemkab{ font-family:'Segoe UI',-apple-system,BlinkMacSystemFont,Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif; line-height:1.9; color:#334155; width: 100%; box-sizing: border-box; margin:0 auto; padding:20px; background:#fff; } .berita-pemkab .meta{ font-size:14px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px; color:#64748b; font-weight:600; margin-bottom:25px; display:flex; align-items:center; } .berita-pemkab .meta:before{ content:""; width:8px; height:8px; background:#0284c7; border-radius:50%; margin-right:10px; } .berita-pemkab h2{ font-size:28px; color:#0f172a; margin-bottom:20px; line-height:1.4; position:relative; padding-bottom:12px; } .berita-pemkab h2:after{ content:""; position:absolute; left:0; bottom:0; width:60px; height:4px; background:linear-gradient(90deg,#0284c7,#38bdf8); border-radius:3px; } .berita-pemkab p{ text-align:justify; margin-bottom:22px; font-size:16px; color:#334155; } .berita-pemkab p strong{ color:#0f172a; } .berita-pemkab .highlight{ background:linear-gradient(135deg,#f8fafc,#eef6fb); border-left:5px solid #0284c7; padding:25px; border-radius:12px; margin:35px 0; box-shadow:0 4px 15px rgba(0,0,0,.05); } .berita-pemkab .highlight-title{ font-size:14px; text-transform:uppercase; color:#0284c7; font-weight:700; letter-spacing:1px; margin-bottom:10px; } .berita-pemkab blockquote{ margin:40px 0; background:#f0fdf4; border-left:5px solid #22c55e; padding:25px 30px; border-radius:0 12px 12px 0; color:#166534; font-style:italic; font-size:18px; position:relative; } .berita-pemkab blockquote:before{ content:"“"; position:absolute; font-size:70px; left:12px; top:-15px; color:rgba(34,197,94,.15); } .berita-pemkab img{ width:100%; border-radius:12px; margin:25px 0; box-shadow:0 5px 20px rgba(0,0,0,.08); }
6a75721d15488_BKD Kabupaten Wonosobo Gelar Forum Konsultasi Publik dan Perkenalkan Layanan Digital MASBROW.jpg
07 Aug 2026
BKD Kabupaten Wonosobo Gelar Forum Konsultasi Publik dan Perkenalkan Layanan Digital MASBROW
WONOSOBO - Agustus 2026 WONOSOBO, BKD. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian sekaligus penyempurnaan Standar Pelayanan BKD. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola kepegawaian perangkat daerah se-Kabupaten Wonosobo serta mitra kerja BKD. Kepala BKD Kabupaten Wonosobo, IWAN WIDAYANTO, S.STP., dalam sambutannya menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan sarana evaluasi untuk membangun pelayanan yang semakin baik. BKD membuka ruang seluas-luasnya bagi peserta untuk memberikan kritik, saran, maupun masukan terhadap seluruh aspek pelayanan, baik dari sisi administrasi, sistem, maupun kualitas pelayanan yang diberikan. Masukan tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan sehingga pelayanan BKD semakin cepat, mudah, dan akuntabel. Pada kesempatan tersebut, Kepala BKD juga menyampaikan arah kebijakan pengelolaan ASN di Kabupaten Wonosobo yang mengedepankan penerapan Sistem Merit melalui Manajemen Talenta. Dengan sistem tersebut, proses pengembangan karier ASN akan semakin berbasis pada kompetensi, potensi, dan kinerja, sehingga mampu mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, objektif, dan berintegritas. Inovasi Layanan Digital MASBROW Dalam sesi pemaparan, Sekretaris BKD Kabupaten Wonosobo, Drs. PRISWANTO NUGROHO, memperkenalkan inovasi layanan digital MASBROW (Manajemen ASN Berintegritas Online Wonosobo). Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi atas proses administrasi kepegawaian yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi, sehingga pengajuan layanan, proses verifikasi, serta pemantauan status layanan dapat dilakukan secara lebih efektif melalui satu platform digital. INTEGRASI SISTEM MASBROW terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sehingga pemanfaatan data dan dokumen kepegawaian dapat dilakukan secara langsung tanpa pengunggahan dokumen yang berulang. Selain itu, aplikasi ini menyediakan fitur pelacakan status pengajuan, proses verifikasi digital, serta penyajian data dan statistik kepegawaian secara real-time untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan. "Melalui implementasi MASBROW, BKD Kabupaten Wonosobo menargetkan terwujudnya layanan kepegawaian yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi layanan juga diharapkan mampu mengurangi penggunaan dokumen fisik (less paper)." Beragam Layanan dalam Satu Pintu Saat ini, berbagai layanan kepegawaian telah tersedia melalui MASBROW, di antaranya layanan pensiun, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan fungsional, izin penggunaan gelar, penghargaan Satyalancana Karya Satya, rekomendasi tugas belajar, mutasi dalam daerah, pengusulan kenaikan gaji berkala PPPK, hingga berbagai layanan administrasi kepegawaian lainnya. BKD juga terus berkomitmen mengembangkan fitur-fitur baru agar seluruh layanan kepegawaian dapat diakses secara terintegrasi melalui satu aplikasi. Melalui Forum Konsultasi Publik ini, BKD Kabupaten Wonosobo berharap terjalin komunikasi yang semakin baik dengan seluruh pengguna layanan. Berbagai masukan yang diperoleh akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan standar pelayanan maupun pengembangan MASBROW, sehingga pelayanan kepegawaian di Kabupaten Wonosobo semakin responsif terhadap kebutuhan ASN dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. .berita-pemkab{ font-family:'Segoe UI',-apple-system,BlinkMacSystemFont,Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif; line-height:1.9; color:#334155; width: 100%; box-sizing: border-box; margin:0 auto; padding:20px; background:#fff; } .berita-pemkab .meta{ font-size:14px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px; color:#64748b; font-weight:600; margin-bottom:25px; display:flex; align-items:center; } .berita-pemkab .meta:before{ content:""; width:8px; height:8px; background:#0284c7; border-radius:50%; margin-right:10px; } .berita-pemkab h2{ font-size:28px; color:#0f172a; margin-bottom:20px; line-height:1.4; position:relative; padding-bottom:12px; } .berita-pemkab h2:after{ content:""; position:absolute; left:0; bottom:0; width:60px; height:4px; background:linear-gradient(90deg,#0284c7,#38bdf8); border-radius:3px; } .berita-pemkab p{ text-align:justify; margin-bottom:22px; font-size:16px; color:#334155; } .berita-pemkab p strong{ color:#0f172a; } .berita-pemkab .highlight{ background:linear-gradient(135deg,#f8fafc,#eef6fb); border-left:5px solid #0284c7; padding:25px; border-radius:12px; margin:35px 0; box-shadow:0 4px 15px rgba(0,0,0,.05); } .berita-pemkab .highlight-title{ font-size:14px; text-transform:uppercase; color:#0284c7; font-weight:700; letter-spacing:1px; margin-bottom:10px; } .berita-pemkab blockquote{ margin:40px 0; background:#f0fdf4; border-left:5px solid #22c55e; padding:25px 30px; border-radius:0 12px 12px 0; color:#166534; font-style:italic; font-size:18px; position:relative; } .berita-pemkab blockquote:before{ content:"“"; position:absolute; font-size:70px; left:12px; top:-15px; color:rgba(34,197,94,.15); } .berita-pemkab img{ width:100%; border-radius:12px; margin:25px 0; box-shadow:0 5px 20px rgba(0,0,0,.08); }
6a59d1d0a0b8e_Desa Liceria (1).png
10 Jul 2026
Kunjungan Studi Komparasi BKPSDM Kabupaten Cirebon
.berita-pemkab{ font-family:'Segoe UI',-apple-system,BlinkMacSystemFont,Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif; line-height:1.9; color:#334155; max-width:850px; margin:0 auto; padding:20px; background:#fff; } .berita-pemkab .meta{ font-size:14px; text-transform:uppercase; letter-spacing:1px; color:#64748b; font-weight:600; margin-bottom:25px; display:flex; align-items:center; } .berita-pemkab .meta:before{ content:""; width:8px; height:8px; background:#0284c7; border-radius:50%; margin-right:10px; } .berita-pemkab h2{ font-size:28px; color:#0f172a; margin-bottom:20px; line-height:1.4; position:relative; padding-bottom:12px; } .berita-pemkab h2:after{ content:""; position:absolute; left:0; bottom:0; width:60px; height:4px; background:linear-gradient(90deg,#0284c7,#38bdf8); border-radius:3px; } .berita-pemkab p{ text-align:justify; margin-bottom:22px; font-size:16px; color:#334155; } .berita-pemkab p strong{ color:#0f172a; } .berita-pemkab .highlight{ background:linear-gradient(135deg,#f8fafc,#eef6fb); border-left:5px solid #0284c7; padding:25px; border-radius:12px; margin:35px 0; box-shadow:0 4px 15px rgba(0,0,0,.05); } .berita-pemkab .highlight-title{ font-size:14px; text-transform:uppercase; color:#0284c7; font-weight:700; letter-spacing:1px; margin-bottom:10px; } .berita-pemkab blockquote{ margin:40px 0; background:#f0fdf4; border-left:5px solid #22c55e; padding:25px 30px; border-radius:0 12px 12px 0; color:#166534; font-style:italic; font-size:18px; position:relative; } .berita-pemkab blockquote:before{ content:"“"; position:absolute; font-size:70px; left:12px; top:-15px; color:rgba(34,197,94,.15); } .berita-pemkab img{ width:100%; border-radius:12px; margin:25px 0; box-shadow:0 5px 20px rgba(0,0,0,.08); } WONOSOBO – Jumat, 10 Juli 2026 WONOSOBO, BKD – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo menerima kunjungan studi komparasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon pada Jumat, 10 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Rombongan BKPSDM Kabupaten Cirebon yang terdiri dari 10 pegawai disambut hangat oleh jajaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo, IWAN WIDAYANTO, S.STP., didampingi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Drs. PRISWANTO WAHYUNUGROHO, serta Kepala Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur, ANDRIANTO TRI WIBOWO, S.H.. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). STUDI KOMPARASI Kegiatan menjadi wadah berbagi pengalaman, praktik baik (best practice), serta penguatan sinergi antar pemerintah daerah dalam pengelolaan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berbagi Praktik Baik Pengelolaan Disiplin PPPPK Pada sesi pemaparan, ANDRIANTO TRI WIBOWO, S.H. selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur memaparkan kebijakan, mekanisme, serta praktik yang telah diterapkan BKD Kabupaten Wonosobo dalam penanganan pelanggaran disiplin PPPK. Selain menjelaskan aspek regulasi, narasumber juga menyampaikan alur penyelesaian kasus, koordinasi antarunit, hingga tantangan dan solusi yang ditemui dalam implementasinya. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, kedua instansi saling bertukar pengalaman mengenai pengelolaan disiplin ASN, khususnya bagi PPPK, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan manajemen kepegawaian di masing-masing daerah. "Kegiatan studi komparasi ini menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman antar pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola ASN yang profesional, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan kebijakan kepegawaian." Perkuat Sinergi Antar Pemerintah Daerah Dalam sambutannya, IWAN WIDAYANTO, S.STP. menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BKPSDM Kabupaten Cirebon yang telah memilih BKD Kabupaten Wonosobo sebagai lokasi studi komparasi. Beliau berharap kegiatan seperti ini dapat semakin mempererat hubungan kelembagaan antar pemerintah daerah sekaligus menjadi wadah berbagi praktik baik (best practice) dalam penyelenggaraan manajemen ASN. Drs. PRISWANTO WAHYUNUGROHO turut menyampaikan bahwa kolaborasi antardaerah menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kualitas pelayanan kepegawaian, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang semakin berkembang. Sementara itu, perwakilan BKPSDM Kabupaten Cirebon menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh IWAN WIDAYANTO, S.STP. beserta jajaran BKD Kabupaten Wonosobo. Diskusi yang berlangsung bersama Drs. PRISWANTO WAHYUNUGROHO dan ANDRIANTO TRI WIBOWO, S.H. menghasilkan berbagai masukan dan pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berbagai informasi yang diperoleh selama kegiatan diharapkan dapat menjadi referensi dalam penguatan tata kelola kepegawaian di Kabupaten Cirebon. Mewujudkan Manajemen ASN yang Profesional Melalui kegiatan studi komparasi ini, BKD Kabupaten Wonosobo bersama BKPSDM Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dan berbagi inovasi dalam pengelolaan kepegawaian. Sinergi tersebut diharapkan mampu mewujudkan manajemen ASN yang profesional, akuntabel, adaptif terhadap dinamika kebijakan kepegawaian, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.