Wonosobo, BKD - Bidang Pendidikan dan Pelatihan, BKD Kab. Wonosobo bekerjasama dengan Sub Bagian Pengolahan Data Elekteronik, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kab. Wonosobo melaksanakan Diklat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Diklat ini dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Juni 2014 bertempat di Ruang Rapat Utama “ Mangunkusumo” Setda Kab. Wonosobo. Sebanyak 40 peserta mengikuti kegiatan ini yang terdiri dari perwakilan SKPD baik dari Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan. Instruktur pengajar DIKLAT TIK sebanyak 2 orang dari Tim Pengajar Inixindo Jogja. Kegiatan ini di buka secara resmi oleh Kepala Bagian Humas Setda Kabupaten Wonosobo Drs. Tri Antoro ,M.Si dan dihadiri oleh Asisten Administrasi Sekda Kab. Wonosobo, Drs. Eko Yuwono dan Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Pendidikan Formal Pegawai, BKD kab. Wonosobo , Mujiono, S.Sos., M.M.  Dijelaskan oleh Kabag Humas, tujuan dari pelaksanaan diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam hal pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta untuk menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan TIK. Dalam diklat ini, peserta diklat dibekali dengan berbagai materi yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi, antara lain pengenalan jaringan, serta teknik pembuatan web.

Wonosobo, BKD -  Bertempat di Ruang Rapat “KRT. Mangunkusumo” Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo, pada tanggal 03 Juni 2014, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonosobo, M. Zuhri, S.Sos., M.Si didampingi Kepala Bidang Pengembangan dan Mutasi Pegawai, Abu Yamin, SIP., M.M dan Kasubid Mutasi Pegawai Bidang Pengembangan dan Mutasi, Drs. Priswanto Wahyunugroho memberikan pengarahan kepada 78 CPNS. Dalam sambutannya, Ka. BKD menegaskan bahwa setiap PNS harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang  berlaku. Adapun aturan tersebut mengenai kedisiplinan pegawai, serta hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pegawai. Adapun Kasubid Mutasi Pegawai Bidang Pengembangan dan Mutasi memberikan pengarahan teknis mengenai syarat-syarat kelengkapan untuk dapat diangkat menjadi PNS. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut, beberapa pertanyaanpun dilontarkan kepada narasumber. Acara ditutup pukul 10.30 WIB.

Wonosobo, BKD - Hari ini, Kamis 20 Maret 2014 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo melaksananakan Pembekalan Pemberkasan Tenaga Honorer K2 di Gedung Adipura Kencana Wonosobo. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Drs. Eko Sutrisno Wibowo, M.M, Kepala BKD Kabupaten Wonosobo, Muhammad Zuhri, S.Sos., M.Si, Sekretaris BKD, Ir. Agus Priyatno, M.Pd dan Kabid Pengembangan dan Mutasi Pegawai BKD, Abu Yamin, SIP,. MM. Peserta diberi pengarahan mengenai kelengkapan-kelengakapan berkas yang harus dibawa pada saat pelaksanaan tahapan pemberkasan CPNS Honorer K2. Sebelumnya, sekitar 610 tenaga honorer K2 lolos tes seleksi CPNS dari 1493 peserta yang dilaksanakan serentak pada hari Minggu, 03 November 2013.

Wonosobo, BKD - Mempersiapkan pelaksanaan PP. No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS yang akan dimulai 1 Januari 2014, Pemerintah Kab. Wonosobo bekerjasama dengan BKN mengadakan Sosialisasi tentang Pelaksanaan PP tersebut. Kegiatan berlangsung selama empat hari pada tanggal 11 s.d 14 Nopember 2014 bertempat di aula Rumah Makan Sari Rasa Wonosobo, yang diikuti oleh seluruh Pejabat/Pengelola Kepegawaian SKPD sampai pada unit kerja terkecil Kelurahan dan Sekolah yang berjumlah 280 orang. Acara dimulai dengan pembukaan oleh Asisten Administrasi Setda , Drs. EKO YUWONO yang mewakili Bupati Wonsobo. Dalam sambutannya, Asisten Adminitrasi menuturkan bahwa Penilaian prestasi Kerja PNS merupakan rangkaian proses manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meiputi aspek kuantitas, kulitas, waktu dan beaya dari setiap tugas jabatan. Karena itu SKP harus dibuat dengan teliti dan realistik yang mencerminkan beban tugas dan tanggung jawabnya. Bagi PNS yang tidak membuat SKP akan dikenai sanksi sesuai dengan PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ungkapnya. Untuk meningkatkan pemahaman para peserta sosialisasi, maka BKD menghadirkan nara sumber langsung dari BKN sejumlah 4 (empat) orang yang mengampu cara pembuatan dan penilaian SKP.

Wonosobo, BKD - Seusai menjalani cuti lebaran selama satu minggu, hari ini Rabu 14 Agustus 2013 para karyawan dan karyawati Pemkab Wonosobo menghadiri acara Silaturahmi dengan Bupati, Wakil Bupati dan Para Pejabat SKPD serta seluruh PNS di Lingkungan Pemkab Wonosobo. Acara didahului dengan apel pagi di alon-alon Wonosobo dengan pembina apel Bupati Wonosobo, Drs. H. A. Kholiq Arif, M.Si pada pukul 07.30 WIB. Silaturahmi juga dihadiri karyawan BUMN dan BUMD, instansi vertikal di wilayah Kab.Wonosobo sehingga jumlah yang hadir diperkirakan mencapai 3000-an orang lebih. Dalam sambuitannya. Bupati menegaskan agar momentum Idul FItri sebagi landasan yang kuat untuk meningkatkan kinerja dan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin, bekerja dengan tulus ihklas dalam pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga melarang agar acara halal bil halal atau semacamnya agar tidak diadakan lagi di instansi-instansi lagi atau pun di wilayah kecamatan termasuk di lingkungan DInas PEndidikan dengan meningalkan tugas kedinasan sehingga akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Wonosobo, BKD - Bertempat di Gedung Sasana Adipura Bupati Wonosobo, 1 Agustus 2013, Bupati Wonosobo ,Drs. Kholiq Arif, M.Si melantik dan sekaligus mengambil sumpah sejulah 93 PEjabat struktural di lingkungan Pemerintah Kab. Wonosobo.Acara pelantikan dibarengkan dengan 15 Kepala Desa Baru hasil pemilihan periode III tahun 2013 tanggal 3 Juli 2013. Dari sejumlah 93 pejabat tersebut dinataranya Pejabat Eselon II yang mengalami promisi 2 orang PNS, sedangkan 6 lainnya hanya mengalami pergeseran jabatan dalam Eselon yang sama 6 orang. Sedangkan untuk Eselon III yang mengalami promosi jabatan adalah 16 dan pergeseran 10 orang. Untuk Eselon IV yang mengalami promosi sejumlah 23 orang sedangkan yang mengalami pergeseran sejumlah 36 orang. Dalam sambutannya Bupati menghimbau kepada pada pejabat yang baru dilantik untuk mempunyai dedikasi yang tinggi serta bekerja secara profesional untuk mensejahterakan masyarakat.Dalam konsep reformasi birokrasi untuk mewujudkan One Roof Goverment maka sistem promosi dinilai dari sistem prestasi kerja dan komptensi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kepada para Kepala Desa yang baru untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran di desanya, serta untuk memasukkan kelompok wanita dan anak-anak dalam setiap penyusunan dan rencana kebijakan di desanya.