Wonosobo, BKD - Bertempat di Pendopo Bupati Wonosobo, sejumlah 90 PNS calon purna tahun 2013 mengkuti pembekalan dan motivasi yang diadakan oleh Bank Jateng Cabang Wonosobo. Dalam acara tersebut Bank Jateng menghadirkan motivator dari Kota Semarang yang bertujuan agar PNS setelah purna nanti tetap bisa berkarya dan tetap semangat dalam menjalani purna tugas . Bank Jateng juga menghadirkan nara sumber dari PT. Taspen Cabang Purwokerto untuk menjelaskan prosedur tentang Taspen sehingga dapat memperjelas tentang pengurusan TASPEN. Acara tersebut juga dihadiri oleh para pejabat pengelola kepegawaian (Kepala TU Kepegawaian) di lingkungan Pemerintah Kab. Wonosobo. Pada pukul 09.30 acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah KAb. Wonosobo, Drs. Eko Sutrisno Wibowo, MM. Pada sesi tanya jawab, para peserta dengan penuh entusias mengajukan pertanyaan kepada nara sumber. Acara diakhiri dengan pembagian doorprize dan pembagian souvenir oleh penyelenggara. Harapan oleh semua pihak terkait, acara serupa dapat dilakukan lagi pada masa mendatang.

Wonosobo, BKD - Bertempat di gedung Sasana Adipura kencana,Kamis 27 Maret 2013 Bupati Wonosobo, H.A Kholiq Arif melantik dan pengambilan sumpah beberapa Pejabat Struktural ,Kepala Sekolah dan Kepala Desa sekaligus. Mutasi jabatan Stuktural merupakan agenda kepegawaian untuk mengisi beberapa jabatan Struktural yang kosong . Ada pun jumlah PNS yang dilantik berjumlah 120 orang. Sedangkan guru yang dilantik untuk Jabatan Kepala Sekolah berjumlah 281 orang baik yang promosi maupun megalami pergeseran.Pada kesempatan yang sama pula Bupati melantik Kepala Desa sejumlah 9 Kades di beberapa kecamatan di Wonosobo. Kepada para Kepala Sekolah, Bupati menghimbau agar Kepala Sekolah berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah dibidang pendidikan diantaranya penuntasan dan peningkatan mutu pendidikan dasar serta peningkatan pendidikan menengah melalui peningkatan APK dan angka transisi dan menekan drop out dikdas dan dikmen sampai titik nol. Sementara kepada Pejabat Struktural , Bupati meminta setiap PNS punya peran yang jelas dalam pencapaian visi dan misi organisasi, antara dan pegawai sesuai kompetensinya serta PNS harus jelas alur karirnya. Hal ini berkaitan dengan tuntutan kualitas pelayanan aparatur pemerintah, yang diperlukan reformasi birokrasi yang dituntut adanya pengukuran, pemetaan dan peningkatan kompetensi kinerja.Sedangkan kepada Kepala Desa, bupati meminta meingkatakan tertib administrasi desa, memanfaatkan dan memberdayakan Sekretaris Desa yang ada. Selain itu hubungan KAdes dan BPD harus terjalin dengan baik untuk bersama-sama membangun desanya.

Jam masuk kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Wonosobo akan digeser. Sebelumnya jam masuk kerja pukul 07.00 WIB, akan digeser menjadi pukul 07.30 WIB. Alasanya pada jam ini kondisi lalu lintas cukup padat dan mampu memicu kecelakaan, karena bersamaan dengan jam masuk sekolah.“Jam masuk digeser 30 menit menjadi pukul 07.30 WIB, dengan pertimbangan kondisi lalu lintas yang sibuk di sekitar jam masuk anak sekolah bersamaan dengan masuknya pegawai.dikhawatirkan timbulnya kecelakaan akibat para pegawai terburu-buru masuk kantor untuk mengejar apel pagi,” ungkap Bupati Wonosobo Kholiq Arif kemarin (21/3). Dengan adanya pergeseran jam masuk tersebut,Kholiq mengharapkan para pegawai yang biasanya mengantarkan anak ke sekolah sebelum apel pagi, diharapkan tak lagi tergesa-gesa. Dengan digesernya jam masuk tersebut, maka jam kerja PNS juga akan berakhir pada 14.30 WIB.“Kondisi ini relatif lebih nyaman, sehingga produktivitas pegawai juga akan meningkat,”katanya.Selain pergeseran jam kerja, di depan para PNS tersebut, Bupati juga menekankan perlunya absensi elektronik bagi pegawai. Dengan model absen berbasis sidik jari, maka akurasi kehadiran pegawai tidak akan dapat dimanipulasi. Untuk sementara, server absen digital dengan mesin finger print tidak perlu terkoneksi dengan jaringan internet, dan cukup lokal tiap SKPD.“pola absen elektronik dapat segera diberlakukan. Kepada Bagian Organisasi dan Kepala BKD, saya meminta agar absen digital segera direalisasikan, agar disiplin PNS dapat ditegakkan seperti diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010,”katanya.Kholiq juga menyoroti kinerja dan kebersihan lingkungan kerja pegawai. Bila selama ini pengukuran kinerja pegawai menggunakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3), maka kedepannya, penilaian tersebut harus didasarkan juga pada laporan kerja harian (LKH) masing-masing pegawai.“semua pegawai membuat LKH tanpa kecuali. Termasuk PNS di lingkup pendidik (guru). Dengan berbasis pada LKH, penilaian pegawai akan lebih efektif dan akurat,”katanya. Karena, imubh Kholiq, dari LKH itu pula, beban kerja seorang pegawai akan dapat dihitung. Perhitungan beban kerja juga akan berpengaruh pada tunjangan PNS. Selama ini, gaji dan tunjangan PNS dinilai Kholiq masih kurang layak.“Perlu penambahan tunjangan pegawai untuk masa mendatang, terutama untuk menutupi kebutuhan pegawai yang jarak rumah dengan kantor jauh, bahkan dari luar kota,”katanya. (sumber:e-wonosobo.com)

Ribuan Pegawai Negeri Sipil dari seluruh Dinas, Instansi, dan SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Sabtu 25 Agustus 2012 saling bersilaturahmi dan maaf memaafkan. Selain sesama rekan seprofesi, para PNS juga bermaafan dengan Bupati dan segenap unsur forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) yang berada di panggung utama. Acara yang digelar di Alun-alun kota tersebut sekaligus menandakan dimulainya hari kerja efektif bagi semua PNS Pemkab Wonosobo setelah cuti panjang idul fitri 1433 H. Sebelumnya, dipimpin langsung Bupati Wonosobo, HA Kholiq Arif, para PNS melaksanakan apel pagi. Dalam amanat selaku inspektur ape, Bupati menegaskan bahwa ritual halal bi halal para PNS di lingkup pemkab Wonosobo harus tuntas pada hari pertama masuk.Hal tersebut dimaksudkan agar pada Senin 27 Agustus mendatang, para PNS sudah dapat kembali melayani masyarakat secara optimal, sebagaimana sebelum lebaran. Khusus para pendidik di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Bupati memberikan toleransi untuk melaksanakan halal bi halal di sekolah masing-masing. Namun, toleransi tersebut diberikan dengan catatan pelaksanaan silaturahmi di luar jam kerja, atau setelah jam pelajaran sekolah usai. Bupati secara tegas mengultimatum para kepala sekolah (kepsek) mulai SD hingga SMA Negeri, yang berada di bawah kewenangannya agar melaksanakan aturan tersebut. Kepsek yang terbukti melanggar akan diberi sanksi pencopotan jabatan. (sumber : wonosobokab.go.id)

Wonosobo, BKD - Senin, 16 Juli 2012, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Wonosobo yang dihadiri sejumlah Pengawas Sekolah se- Wonosobo, Ketua PGRI Kab. Wonosobo dan Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas Dikpora mengadakan Sosialisasi Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pengawas Sekolah. Dalam kegiatan tersebut , turut diundang Kepala Sub Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai, BKD Kab. Wonosobo, Dody Agus Sudiyarsianto, SH., M.Acc. Dalam pemaparannya, Dody Agus Sudiyarsianto, SH., M.Acc menyebutkan berdasarkan PP NO.32 TAHUN 1979 Tentang Pemberhentian PNS bahwa Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (yaitu BUP PNS 56 tahun), dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu dan salah satunya bagi Pengawas sekolah sampai usia 60 tahun, dengan mekanisme proses . Saking Antusiasnya, banyak peserta yang mengajukan pertanyaan. Acara ditutup pada pukul 13.00 oleh Kepala Bidang Pendidikan SMA dan SMK , Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Wonosobo, Drs. Margiono MM.Pd Persyaratan mengajukan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Jabatan Fungsional :a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi dibuktikan dengan formasi kebutuhan jabatan fungsional tersebut ; b. memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan DP3; c. memiliki moral dan integritas yang baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter Tim Penguji Kesehatan Kab. Wonosobo.

Wonosobo, BKD - Untuk memenuhi persyaratan sebagai pejabat struktural, maka BKD Kab. Wonososobo bekerja sama dengan Badan Diklat Prov. Jawa Tengah dan Badan Diklat Prov. Jateng menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepeminpinan bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kab. Wonosobo. Diklat dibagi menjadi beberapa angkatan. Sampai dengan Juli 2012, BKD telah mengangkatkan 20 orang pejabat eselon IV dan 2 orang Pejabat Eselon III. Diklat PIM IV angkatan II diikuti oleh 10 orang pejabat eselon IV dari Pemkab WOnosobo dan beberapa pejabat dari Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah dan DIY yang berlangsung tgl.29 April s.d 9 Juni 2012 bertempat di Badan Diklat Prov. DIY. Selanjutnya untuk angkatan IV diikuti 10 orang pejabat berlangsung pada tgl.17 Juni s.d 28 Juli 2012 di tempat yang sama. Sementara Diklat PIM III Angkatan XLII dan XLIII diikuti oleh 2 orang pejabat dari Pemkab Wonosobo dan Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah yang berlangsung pada tgl. 29 Mei sd. 23 Juli 2012 di BAdan Diklat Prov. Jateng.Diklat Kepemimpinan diselenggarakan secara bertahap hingga seluruhnya dapat mengikuti diklat ini. Setelah mengikuti diklat PIM ini diharapkan para pejabat struktural bertambah wawasan,pengetahuan dan skil dan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas.