Wonosobo, BKD - Seusai menjalani Cuti Lebaran 1438H para karyawan karyawati Pemkab Wonosobo mengikuti halal bil halal di Pendopo Kab. Wonosobo.

Wonosobo, BKD - Bertempat di Pendopo Kabupaten Wonosobo, hari Selasa tanggal 19 April 2016 Bupati Wonosobo EKO PURNOMO, SE.,MM melantik 30 Guru menjadi Kepala Sekolah yang terdiri dari 29 Kepala SMP dan 1 Kepala SMK. Selain itu Bupati juga mengukuhkan 3 Pengawas TK dan 9 Penilik PAUD serta menyerahkan sertifikat akreditasi sekolah kepada 87 sekolah di wilayah Kabupaten Wonosobo baik negeri maupun swasta yang terdiri dari 63 SD/MI, 12 SMP dan 12 SMK/SMA. Dalam sambutannya Bupati EKO PURNOMO, SE.,MM menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo meminta komitmen dari semua tenaga pendidik yang hadir dalam acara ini untuk mengawal kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi : penuntasan dan peningkatan mutu pendidikan dasar serta peningkatan pendidikan menengah universal, penguatan pendidikan agama dan Gerakan Revolusi Mental, penguatan pendidikan lingkungan hidup, penciptaan lingkungan sekolah bebas narkoba, memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan, serta penciptaan pendidikan ramah sosial yang peduli kaum miskin dan difabel, untuk mendukung perwujudan Kabupaten Wonosobo Yang Ramah Hak Asasi Manusia. Selaras dengan itu, Bupati berharap kepada para Pengawas Tk dan Penilik PAUD, untuk terus meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, supervise, manajerial, penelitian dan pengembangan, supervisi akademik, dan kompetensi evaluasi pendidikan, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Dengan melihat pentingnya akreditasi sekolah bagi peningkatan kualitas pendidikan, Bupati menghimbau kepada instansi yang membidangi pendidikan, para penggiat pendidikan dan sekolah untuk mendukung rencana pencapaian sasaran akreditasi tahun 2016 mencapai 137 dari tahun 2015 yang hanya sejumlah 88 sekolah. Dalam kesempatan ini Bupati Wonosobo kembali menekankan dalam rangka mendukung dan mewujudkan reformasi birokrasi yang sedang dan terus digalakkan, terutama di Kabupaten Wonosobo, khususnya di bidang kepegawaian tidak ada pungutan baik itu pelayanan administrasi, karir atau mutasi, misalkan ada kasus pungutan masyarakat dipersilahkan untuk melaporkan kepada lembaga terkait.

BKD - Senin, 11 April 2016 Bupati Wonosobo EKO PURNOMO, SE, MM menyerahkan SK PNS kepada 605 CPNS yang diangkat melalui formasi tenaga Honorer Kategori 2 sekaligus mengambil Sumpah bagi 607 PNS di lingkungan Pemkab Wonosobo.  605 PNS CPNS yang menerima SK PNS terdiri dari 47 PNS Golongan I, 172 PNS Golongan II dan 386 PNS Golongan III dengan rincian formasi tenaga teknis sejumlah 144 PNS, Tenaga Kesehatan 17 PNS dan Tenaga Pendidikan 446 PNS. Adapun dari 607 PNS yang diambil sumpahnya terdiri dari 605 PNS dari tenaga Honorer Kategori 2 dan 2 PNS yang belum pernah diambil sumpah sebelumnya. Dalam sambutannya Bupati EKO PURNOMO, SE, MM menegaskan bahwa PNS dituntut untuk mampu menterjemahkan dan melaksanakan aksi riil sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengubah paradigma reformasi birokrasi berorientasi pada kinerja yang professional, komitmen pada kepentingan rakyat serta akuntabilitas sesuai pada tuntutan zaman. Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, khususnya  yang baru diangkat menjadi PNS, diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya secara profesional, bertanggung jawab, serta dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja yang nantinya akan berimplikasi positif dan langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, baik dalam hal sikap, administrasi yang rapi, cepat, dan tepat, serta mekanisme komunikasi yang jelas dan mudah dipahami, menjadi suatu keharusan di tengah kehidupan masyarakat yang sangat dinamis saat ini. Dalam sambutannya Bupati juga menekankan bahwa dalam mewujudkan reformasi birokrasi khususnya di bidang kepegawaian tidak ada pungutan, dan masyarakat dipersilahkan untuk melaporkan kepada lembaga terkait jika mengetahui adanya pungutan terkait layanan kepegawaian.

BKD - Jumat, 17 April 2015 di Gedung Sasana Adipura Kab. Wonosobo, Bupati Wonosobo mengambil sumpah sebanyak 552 pejabat struktural. Pelantikan pejabat struktural tersebut merupakan amanat dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, yang didalamnya mengatur tentang penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kab. Wonosobo. Adapun fungsi dari penataan organisasi ini adalah mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, yaitu upaya penataan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yangt lebih sederhana, dengan tugas pokok dan fungsi yang padat dan optimal, serta tidak tumpang tindih antar unit kerja di internal maupun antar organisasi perangkat daerah. Imbas dari diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 salah satunya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi Bagian Organisasi dan Kepegawaian yang secara struktural masuk di Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo, yang dikepalai oleh Maria Susiawati S.Sos., M.PA. Selain itu Perda OPD ini juga melahirkan 3 Badan, 5 Dinas dan 9 Kantor baru maupun hasil dari penggabungan, yaitu Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pertaian dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan untuk 9 kantor baru meliputi Kantor Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kantor Perhubungan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara untuk Badan baru yaitu Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain melahirkan instansi baru, imbas dari Perda ini adalah ada sejumlah pejabat yang turun eselon bahkan ada pula yang non-job. Sesuai pesan bupati dalam sambutannya kepada pejabat yang trurn eselon (demosi) dan pejabat yang non-job agar tetap amanah dan bekerja susngguh-sungguh dan jangan dipolitisir dan dijadikan beban. Pejabat Struktural yang baru sejumlah 552 pejabat, Pejabat yang Turun Eselon (Demosi) sejumlah 71 pejabat dan pejabat yang non job sejumlah 209 pejabat. Pejabat Struktural yang dilantik sejumlah 552 pejabat, yang meliputi :  - Eselon II.a : 1 PNS - Eselon II.b : 18 PNS - Eselon III.a : 54 PNS - Eselon III.b : 51 PNS - Eselon IV.a : 329 PNS - Eselon IV.b : 99 PNS

Wonosobo, BKD - Senin, 05 April 2015, bertempat di LPMP Prov. Jawa Tengah, Diklat Prajabatan CPNS Eks. Honorer K-2 pola kemitraan antara Pemerintah Kab. Wonosobo, Badan Diklat Prov. Jawa Tengah dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Prov. Jawa Tengah resmi dibuka oleh Bupati Wonosobo, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Drs. Makmun Asmara, M.Si. Selain itu, pembukaan juga dihadiri oleh Kabid Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Prov. Jawa Tengah, Benny Triswanto, S.H., M.H, Kepala LPMP Prov. Jawa Tengah, Dr. Makhali, MM., Kepala Bidang Diklat BKD Kab. Wonsobo, Sunaryo, S.Sos., M.M. dan perwakilan dari Widya Iswara. Dalam sambutannya, Makmun Asmara menyampaikan harapannya kepada peserta diklat, agar setelah melaksanakan kegiatan ini peserta mampu bekerja lebih profesional, menunjukan pengabdian yang tulus kepada masyarakat dan materi-materi yang disampaikan menjadi referensi positif dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Juga disampaikan mengenai pemahaman beberapa PNS yang menganggap bahwa disiplin ataupun tidak itu sama saja, ketika gaji naik ikut naik, ketika naik pangkat juga ikut naik, bahkan ada juga yang tidak disiplin malah diangkat jadi pejabat, tergantung pendekatan kepada pemimpin dan pemegang kekuasaan. Anggapan itu ditepis oleh Makmun Asamara, bahwa pemikiran-pemikiran seperti itu jangan dijadikan budaya dan segala sesuatu proses haruslah dikembalikan kepada koridor dan aturan yang berlaku, sehingga fenomena birokrasi kacangan tidak terjadi di negeri tercinta ini, khusunya di lingkungan pemerintah Kab. Wonosobo. Peserta diklat prajabatan sejumlah 607 peserta, untuk gol. I dan II sejumlah 219 peserta dan gol. III sejumlah 388 peserta dibagi menjadi empat gelombang, yaitu : 1. Gel. 1 terdiri dari 240 peserta yang terbagi menjadi enam kelas dan waktu pelaksanaan mulai tanggal 5 s/d 11 April 2015. 2. Gel. 2 terdiri dari 120 peserta yang terbagi menjadi tiga kelas dan waktu pelaksanaan mulai tanggal 12 s/d 18 April 2015. 3. Gel. 3 terdiri dari 120 peserta yang terbagi menjadi tiga kelas dan waktu pelaksanaan mulai tanggal 19 s/d 25 April 2015. 4. Gel. 4 terdiri dari 127 peserta yang terbagi menjadi empat kelas dan waktu pelaksanaan mulai tanggal 03 s/d 09 Mei 2015.

Wonosobo, BKD - Sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, dalam rangka pemetaan jabatan struktural untuk mengisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Pemerintah Kab. Wonosobo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Wonosobo bekerjasama dengan Kanreg I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta melaksanakan Tes Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV dengan sistem CAT.  Tes CAT dilaksanakan selama 2 hari, yaitu Senin dan Selasa, 30-31 Maret 2015 di BKN Kanreg I Yogyakarta yang terbagi menjadi enam sesi. Adapun peserta Test CAT sejumlah 543 Pejabat yang terdiri dari 100 pejabat eselon III dan 443 pejabat eselon IV. Acara ini dibuka, diawasi dan ditutup langsung oleh Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Drs. Purwanto, M.M. Dalam Sambutanya, Ka. Kanreg I BKN menghimbau agar siapapun yang akan menduduki jabatan diharapkan agar bekerja lebih profesional dan lebih mementingkan pelayan terhadap masyarakat, masih dalam sambutanya- Ka. Kanreg juga sedikit menjelaskan mengenai maksud, tujuan, keunggulan dan manfaat menggunakan Sistem CAT.