Wonosobo, BKD - Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap untuk melaksnakan tugas secara profesional di bidang manajemen kepegawaian, Pemerintah Kab. Wonosobo bekerjasama dengan LPMP Jawa Tengah, menyelenggarakan Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian tahu 2017. Adapun sasaran peserta bimtek adalah personil OPD se Kab. Wonosobo yang membidangi/menangani kepegawaian dengan jumlah 57 peserta yang dilaksnakan selama 3 hari mulai tanggal 18 s.d 20 Desember 2017. Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian dibuka secara resmi oleh Kepala BKD Kab. Wonosobo, Ir. Lutfi Amin, M.Si. dan dihadiri juga Kepala LPMP Jateng, Drs. Harmanto, M.Si. Nara sumber yang dihadirkan dalam Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian antara lain, dari BKN Pusat Jakarta, BPSDMD Jateng, Bagian Organisasi SETDA Kab. Wonosobo dan pemateri dari BKD Kab. Wonosobo. Adapun materi yang diberikan antara lain tentang Revolusi Mental, Kebijakan Manajemen ASN, Kebijakan Pengembangan ASN dan Talent Pool, Kenaikan Pangkat, SKP, E-Kinerja/Tunjangan kinerja, Capacity Building, Kesejahteraan Pegawai dan Disiplin PNS, Perencanaan dan E-Formasi, Pelaporan dan Up Date Data.    

Wonosobo, BKD - Tim Penegak Disiplin Pemerintah Kab. Wonosobo kembali melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) di beberapa instansi pemerintah/layanan publik. Adapun sidak kali ini difokuskan pada sekolah-sekolah baik SD maupun SMP dengan tujuan agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan terkait dengan indispliner yang dapat mengganggu kinerja PNS.  Sidak dilaksanakan selama 2 hari, pada tanggal 20 dan 21 November 2017, di SMP N 1 Watumalang, SDN 3 Wonoroto, SD N Gondang, SMP N 1 Sapuran, SDN 1 Sapuran, SDN 1 Sedayu, SMP N 1 Sukoharjo, SD N 1 Mergosari, SDN 1 Sukoharjo, SMP N 1 Selomerto, SMP N 3 Selomerto, SD Balekambang, SMP N 2 Kertek, SMP N 4 Kertek, SDN 1 Bojasari, SMP N 1 Garung, SMP N 2 Garung dan SDN Tegalsari. Tim dibagi menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok melakukan sidak di instansi sekolah yang sudah ditentukan. Selain inspeksi terkait kedisiplinan PNS, tim juga meng inspeksi mengenai permasalah-permasalahan lainnya, diantaranya kekurangan tenaga pengajar dalam mata pelajaran tertentu (PAI, BK), kondisi guru yang jauh dari tempat tinggalnya, dan permasalahan-permaslahan administrasi terkait cuti, ijin belajar, IPG dan Kenaikan Pangkat. Adapun permasalahan indispliner tidak ditemukan permasalahan yang berpotensi pada pelanggaran disiplin sedang maupun berat, adapaun masalah-masalah indisipliner yang ditemukan diantaranya pemakaian atribut seragam banyak yang tidak lengkap, tidak mengisi daftar hadir sebagai bukti kehadiran PNS, dan ada satu guru yang tidak masuk kerja tanpa ijin atasannya pada hari tersebut. Tim Penegak Disiplin Pemkab. Wonosobo terdiri dari beberapa unsur OPD, yaitu BKD, SATPOL PP, Inspektorat, Bag. Hukum Setda dan Kantor Kesabangpol.  

Wonosobo, BKD - Dalam rangka peningkatan kapasitas penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah, Pemkab. Wonosobo melalui Bidang Diklat dan Pengembangan Karier, BKD Kab. Wonosobo bekerjasama dangan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah mengadakan Bimbingan Teknis  Pengurus Barang Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 7 s.d 11 November 2017 di LPMP Jawa Tengah yang diikuti 43 peserta pengurus barang di setiap SKPD. Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memperoleh SDM yang mampu melakukan pengelolaan barang milik daerah sesuai kompetensi yang dibutuhkan sehingga tercapai asas dan tujuan barang milik daerah, sehingga nantinya dihasilakn laporan barang milik daerah yang akurat, lengkap dan menyediakan data dukung dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BKD Kab. Wonosobo, Ir. Lutfi Amin, M.Si. dan dihadiri juga Kepala LPMP Jateng, Drs. Harmanto, M.Si., dalam sambutannya Ka. BKD menuturkan bahwa Barang Daerah adalah barang yang dibeli oleh uang daerah yaitu uang rakyat, maka dalam pengelolaanya pun harus sebaik mungkin, se maksimal mungkin, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, hingga pengawasan dan pengendalian harus dilakukan dengan ketat dan akuntabel.

Wonosobo, BKD - Bahwa dengan ditariknya Sekretaris Desa, maka perlu dilakukan pendataan dan penataan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi mereka untuk ditempat dalam OPD-OPD yang membutuhkan. Terdapat 130 eks. Sekdes yang sudah ditarik dan sementara ditempat di keluarahan dan kecamatan. Oleh karena dalam rangka menempatkan sekdes di OPD-OPD yang membutuhkan, perlu adanya pengukuran potensi masing-masing individu, dengan Simple Assesment Program (SAP), diharapkan penempatan eks sekdes tepat sasaran dan dapat meningkatkan pola kerja bagi OPD yang akan ditempati. SAP dilaksanakan pada tanggal 07 November 2017 di UPTD BLK Kab. Wonosobo yang diikuti oleh 130 peserta eks. sekdes. Kegiatan ini kerjasama Pemerintah kab. Wonosobo dengan Unit Penilaian Kompetensi ASN BKD Prov. Jawa Tengah.

Wonosobo, BKD - Kamis, 28 September 2017 , Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo, Drs. Eko Sutrisno Wibowo, M.M. selaku pembina apel secara simbolis menyerahkan SK Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2017. Dalam sambutannya, Drs. Eko Sutrisno Wibowo, M.M. mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi terhadap PNS yang telah mencurahkan segala pikiran dan tenaga untuk memajukan Wonosobo menjadi lebih baik, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara, selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan, baru mempunyai nilai apabila kenaikan pangkat tersebut diberikan tepat pada orang dan tepat pada waktunya. Selain itu itu, Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo juga menghimbau agar PNS tetap memegang teguh kedisiplinan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang salah satunya sesuai dengan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Selanjutnya, Sekda Kab. Wonosobo, juga menghimbau kepada semua PNS pada umumnya dan khususnya yang telah Naik Pangkat agar meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat, karena pelayanan publik merupakan prioritas utama dalam reformasi birokrasi, oleh karena itu, sekda meminta agar : Menggunakan waktu kerja seefektif mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan terus melaksanakan konsolidasi internal. Membuang jauh-jauh stigma negatif bahwa ASN sibuk melayani diri sendiri dan tanamkan nilai-nilai etika pelayanan. Bahwa untuk periode Oktober 2017, Pemkab Wonosobo mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS sejumlah 365 usulan. Jumlah yang sudah diterbitkan SK Kenaikan Pangkatnya sejumlah 287 terdiri dari : Golongan I sejumlah 1 Orang Golongan II sejumlah 26 Orang Golongan III sejumlah 178 Orang Golongan IV sejumlah 82 Orang Untuk 78 berkas usul KP masih proses di Kanreg I BKN Yogyakarta sejumlah 54 usulan, 23 usul KP masih proses di BKD Prov. Jateng dan 1 usul KP masih proses di BKN Pusat Jakarta

Wonosobo, BKD - Selasa, 29 Agustus 2017, Dra. RINA KENTIANA, M.Si., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan KEMENDAGRI Regional Yogyakarta, membuka secara langsung kegiatan Diklat Kepemimpinan untuk Eselon IV angkatan 23. Peserta Diklat PIM IV Kab. Wonosobo sejumlah 6 orang, yaitu SUPARMAN, S.Sos., SITI SRI HENI SETYOWATI, S.T., PUTUT LAMBANG PRIHATMOKO, S.H., HESTIN FITRIYA, S.E., OKTADIANA SULISTRIANTO, S.E., M.T., dan AKHMAD YAZID, S.E. Hadir juga Kepala BKD Ir. LUTFI AMIN., M.Si sebagai tamu undangan. Diklat PIM IV angkatan 23 dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus sd 13 Spetember 2017 di usat Pendidikan dan Pelatihan KEMENDAGRI Regional Yogyakarta. [ CEK DI AGENDA KEGIATAN BKD ]